BACAGEH, Bandarlampung--Gubernur Lampung menegaskan, APBD 2027 harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas pertanian, dan pemerataan pembangunan desa.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah dokumen pembangunan, keberpihakan, sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Lampung,” tegas Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Kamis (22-10-2026).
Dalam jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027, Gubernur menekankan bahwa kebijakan anggaran harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan petani dan nelayan hingga perluasan akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, Lampung perlu memperkuat hilirisasi agar komoditas unggulan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal, membuka peluang usaha, dan mendongkrak pendapatan masyarakat.
Pemprov Lampung juga akan melanjutkan program Desaku Maju pada 2027 untuk memperkuat ekonomi perdesaan. Program ini mencakup peningkatan produktivitas pertanian, pengolahan komoditas unggulan, pengembangan keterampilan masyarakat desa, serta perbaikan konektivitas infrastruktur.
Di sektor pertanian, pemerintah mendorong pemanfaatan pupuk hayati cair dan mesin pengering hasil panen (bed dryer) guna menekan biaya produksi, menjaga mutu hasil pertanian, serta meningkatkan nilai jual komoditas. Sementara itu, pelatihan vokasi berbasis desa diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Pembangunan serta penanganan jalan dan jembatan juga menjadi perhatian untuk memperlancar distribusi hasil produksi dan menghubungkan sentra ekonomi dengan pasar.
Gubernur menegaskan, masukan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan masyarakat.
Dia berharap, pembahasan APBD 2027 bersama DPRD menghasilkan anggaran yang realistis, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar kebijakan anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke perdesaan. (**)
Berikan Komentar