BACAGEH, Bandarlampung-- Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rabu (25-2-2026). Agenda yang digelar di Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung itu dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Marindo, ditegaskan pembangunan Lampung tahun 2027 akan difokuskan pada enam prioritas utama sebagai arah kebijakan daerah.
Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menekan disparitas ekonomi di Provinsi Lampung.
Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui perbaikan tata kelola dan tata niaga sektor pertanian agar mampu meningkatkan peluang usaha serta nilai tambah bagi petani. Program hilirisasi juga akan didorong mulai dari desa dalam skala kecil.
Ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, terutama yang mendukung sektor sosial, pertanian, dan ketahanan pangan.
Keempat, mendukung program makan bergizi gratis yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan di daerah.
Kelima, meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya pada aspek transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter agar seluruh anak di Lampung memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Keenam, memperkuat layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, sekaligus mempercepat upaya penurunan stunting di Provinsi Lampung.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan program prioritas nasional dalam kerangka visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.”
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga desa dinilai menjadi kunci keberhasilan program strategis nasional, seperti program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
Secara makro, ekonomi Lampung saat ini tercatat tumbuh 5,28 persen dengan tingkat kemiskinan yang untuk pertama kalinya berada di angka single digit, yakni 9,66 persen. Meski demikian, pemerintah mencatat kemiskinan masih banyak terkonsentrasi di wilayah perdesaan.
Melalui penyusunan RKPD 2027, Pemprov Lampung berharap arah pembangunan daerah semakin terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (**)
Laporan/Editor: Redaksi Bacageh
Berikan Komentar