BACAGEH, Kotabumi--Keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara (Lampura), khususnya pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi perhatian.Bidang PAUD Disdikbud Lampura, masih enggan membuka informasi mengenai penyaluran proyek senilai lebih dari Rp1,6 miliar yang bersumber dari APBN 2025 melalui skema Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Program tersebut mencakup pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), buku perpustakaan, hingga laptop untuk puluhan lembaga PAUD di Lampura. Hingga kini, public belum dapat mengakses daftar lembaga penerima bantuan tersebut.
Kepala Bidang PAUD Disdikbud Lampura Yeni Sulistina, menyatakan tidak dapat memberikan data tersebut tanpa persetujuan pimpinan (kepala dinas).“Maaf, saya tidak bisa memberikan data tanpa persetujuan pak kadis. Sebaiknya komunikasikan langsung dengan kadis,” kata Yeni melalui pesan singkat, Senin (13-4-2026).
Sikap tersebut memunculkan pertanyaan, mengingat program yang dibiayai dari anggaran negara pada prinsipnya terbuka untuk diketahui publik, terutama terkait penerima manfaat dan mekanisme penyalurannya.
Yeni mengatakan, bantuan itu disalurkan kepada 32 lembaga PAUD dalam bentuk barang. Setiap lembaga disebut menerima alokasi sekitar Rp51 juta.
Dia juga mengaku tidak ingat secara detail item pengadaan bantuan yang diterima masing-masing lembaga. “Penyalurannya dalam bentuk barang, itemnya banyak, saya tidak hafal,” ujarnya.
Menurut Yeni, lembaga penerima merupakan hasil verifikasi pemerintah pusat pada tahun 2024 dengan syarat minimal memiliki akreditasi B. Disdikbud Lampura, kata dia, hanya berperan dalam proses pembelanjaan dan distribusi bantuan.“Data dari pusat sudah ada. Kami hanya melakukan pembelanjaan. Penyerahan dilakukan di aula Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Meski demikian, belum terbukanya data penerima bantuan membuat publik sulit menelusuri sejauh mana program tersebut tepat sasaran.Berdasarkan penelusuran melalui sistem e-katalog, pengadaan dalam program tersebut antara lain meliputi: buku perpustakaan PAUD senilai Rp169,2 juta, pengadaan laptop senilai Rp487,1 juta melalui CV Tujuh Enam, serta pengadaan APE dan laptop senilai Rp786,8 juta melalui CV Aghas Prima Pratama.
Sejumlah pihak menilai, keterbukaan informasi mengenai penerima bantuan dan rincian pengadaan menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran pendidikan berjalan transparan dan akuntabel. Terlebih, program tersebut menyangkut fasilitas belajar bagi pendidikan anak usia dini di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdikbud Lampura masih diupayakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait daftar lembaga penerima bantuan tersebut.(**)
Laporan: Yansen
Editor: Nizar
Berikan Komentar