BACAGEH, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan lompatan besar di sektor energi melalui pengembangan Kawasan Industri Energi di Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat industri energi baru yang mampu menarik investasi besar, sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai gerbang ekonomi Sumatera.
Pemprov Lampung menargetkan proyek strategis tersebut mulai terealisasi pada 2027. Saat ini, tahapan yang berjalan masih berupa studi dan pembahasan teknis sebagai dasar pengembangan kawasan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Budi Darmawan mengatakan, kajian yang dilakukan difokuskan pada pemanfaatan kawasan industri Ketibung sebagai klaster industri energi terintegrasi.
"Yang sedang berjalan saat ini adalah tahapan studi untuk penggunaan kawasan industri Ketibung sebagai kawasan industri energi," kata Budi usai pembahasan investasi, Jumat (5-6-2026).
Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem investasi energi di Lampung. Sejumlah pembahasan telah dilakukan dan kini memasuki tahap lanjutan menuju realisasi pembangunan.
"Kawasan ini sudah dilakukan pembahasan dan masih berproses. Mudah-mudahan dapat berlanjut sampai pada tahapan pembangunan fisik," ujarnya.
Pemprov Lampung menargetkan percepatan pengembangan kawasan setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Dukungan pemerintah pusat dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat realisasi proyek sehingga dapat mulai berjalan tahun depan.
"Kalau ada dukungan dari pemerintah pusat, prosesnya bisa lebih cepat sehingga target-target yang direncanakan dapat terealisasi tahun depan," terangny.
Dalam pengembangannya, PT Menamas Indonesia akan memanfaatkan hasil studi kelayakan (feasibility study/FS) yang saat ini tengah disusun. Kehadiran kawasan industri energi tersebut diharapkan menjadi magnet investasi baru yang mampu menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Terkait besaran potensi manfaat ekonomi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah masih dalam tahap pembahasan seiring proses pengembangan yang masih berlangsung. (**)
Berikan Komentar