Pemprov Lampung Pacu Ekonomi Syariah Terintegrasi

Pemprov Lampung Pacu Ekonomi Syariah Terintegrasi
Rakor Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Pemprov Lampung (Foto: Diskominfotik)

BACAGEH, Bandarlampung--Lampung membidik posisi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Pulau Sumatera. Terkait itu, Pemprov Lampung mulai menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2027, untuk memperkuat rantai nilai halal, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan daya saing usaha.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, Lampung memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, mulai dari sektor pangan, UMKM, pesantren, hingga komoditas ekspor unggulan seperti kopi, lada, kakao, pisang, dan udang.

Hal itu disampaikan Jihan saat membuka Rapat Koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Ruang Abung, Balai Keratun, Selasa (21-7-2026).

Menurut Jihan, pengembangan ekonomi syariah tidak cukup hanya dengan menambah lembaga keuangan syariah. Ekosistemnya harus terintegrasi, mulai dari peningkatan sertifikasi halal, kemudahan pembiayaan, literasi masyarakat, digitalisasi, hingga penguatan industri halal. "Yang lebih penting adalah seluruh rantai nilai saling terhubung," ujarnya.

Jihan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk pengembangan pariwisata halal. Ia meminta RAD 2027 disusun secara implementatif dengan target terukur, indikator jelas, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Optimisme tersebut ditopang capaian Lampung dalam Anugerah Adinata Syariah 2026. Lampung meraih tiga penghargaan, yakni peringkat kelima kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, penghargaan kategori Nilai Ekspor Halal, dan kategori khusus The New Emerging Sharia Economic Region. Jihan menyebut capaian itu sebagai modal untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah yang lebih luas dan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif KDEKS Lampung Ardiansyah mengatakan, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan kolaborasi antarpemangku kepentingan agar program setiap instansi berjalan selaras. Ia menilai pangsa pasar ekonomi syariah di Lampung masih terbuka lebar. Karena itu, sinergi program dan perluasan pasar diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor tersebut.

"Market share ekonomi syariah memang belum besar, tetapi justru menjadi peluang bagi kita untuk terus meningkatkan pertumbuhan," katanya. (**)

Berikan Komentar