BACAGEH, Bandarlampung--Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung mengusulkan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026. Usulan tersebut telah lolos tahap verifikasi di tingkat pusat dan kini tinggal menunggu penetapan besaran alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Meski demikian, hingga saat ini masih menunggu ?epastian jumlah paket yang diterima Lampung. Namun, informasinya pembahasan telah memasuki tahap finalisasi.
Hal itu disampakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Lampung Giri Yudhono saat diwawancarai, Rabu (5-8-2026).
"Kami masih menunggu keputusan dari pusat. Mudah-mudahan alokasinya meningkat dibanding tahun lalu yang mendapat 15 paket. Targetnya minggu ini atau minggu depan sudah keluar sehingga proses lelang dan kontrak bisa segera dimulai," kata Giri.
Dia menjelaskan, apabila anggaran telah ditetapkan, pelaksanaan proyek diperkirakan berlangsung selama empat hingga lima bulan, yakni mulai Agustus hingga Desember 2026.
Menurut dia, total usulan dari pemerintah kabupaten/kota di Lampung sebenarnya mencapai sekitar Rp2 triliun. Tetapi, setelah melalui proses verifikasi administrasi dan kesiapan teknis, seperti kelengkapan Detail Engineering Design (DED) serta persyaratan lainnya, nilai usulan yang dinyatakan memenuhi syarat menyusut menjadi sekitar Rp1 triliun.
"Balai melakukan verifikasi terhadap persyaratan koridor jalan yang diusulkan. Saat ini usulan sekitar Rp1 triliun tersebut sudah lolos verifikasi dan tinggal menunggu keputusan pusat mengenai berapa anggaran yang disetujui," jelasnya.
Dia menambahkan, pemerintah pusat akan memprioritaskan proyek jalan yang mendukung ketahanan pangan, konektivitas antarwilayah, jalur logistik, kawasan pariwisata, kawasan industri, hingga akses menuju fasilitas pelayanan publik.
Salah satu usulan yang diajukan BPJN Lampung ialah pembangunan akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah KH Muhammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat yang telah diresmikan Presiden. Selain itu, pembangunan Jembatan Way Bungur di Kabupaten Lampung Timur juga masuk dalam daftar prioritas dengan nilai proyek sekitar Rp96 miliar.
Menurut dia, desain jembatan tersebut telah rampung. Namun, pelaksanaannya masih bergantung pada penyelesaian pembebasan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
"Kami memberikan syarat lahan harus sudah bebas paling lambat Oktober. Kalau belum bebas, kami tidak berani memulai pekerjaan karena berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat," tegasnya.
Di sisi lain, BPJN Lampung memastikan sebagian besar proyek IJD tahun sebelumnya telah selesai dikerjakan. Dari total 15 paket, tujuh merupakan proyek single year dan delapan lainnya multi years.
Seluruh proyek single year telah rampung dan diresmikan Presiden. Sementara itu, tujuh dari delapan paket multi years juga telah selesai pada Juni hingga Juli 2026.
Kini hanya tersisa satu paket di wilayah Padang Cermin dengan progres fisik mencapai sekitar 93 persen. Giri menyebut penyelesaian proyek sempat mengalami penyesuaian akibat kebijakan nasional terkait pengalihan pengelolaan pekerjaan dari SKPD ke satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN).
Meski demikian, BPJN optimistis proyek tersebut dapat dituntaskan dalam waktu dekat.
"Target kami selesai bulan ini atau paling lambat bulan depan. Saat ini pekerjaan yang tersisa tinggal saluran, pengaspalan, dan pemasangan batu," tutupnya. (**)
Berikan Komentar