BACAGEH, Jakarta--Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi kunci utama menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Waykanan Ayu Asalasiyah saat Paudiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Kamis (21-5-2026).
Pada kesempatan tersebut, bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Waykanan Machiavelli Herman Tarmizi, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Rombongan Pemkab Waykanan diterima langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, didampingi Direktur Perencanaan Anggaran Daerah serta Direktur Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah Kemendagri.
Selain menyampaikan data kapasitas dan kebutuhan fiskal daerah, bupati Waykanan menyebut audensi itu juga bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pusat. “Penguatan kapasitas fiskal daerah sangat penting agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Waykanan dapat berjalan berkelanjutan dan lebih optimal,” kata bupati.
Bupati berharap, dukungan transfer daerah dari Pemerintah Pusat semakin selaras dengan kebutuhan riil daerah, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan peningkatan kapasitas fiskal daerah harus didukung data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal yang akurat sebagai dasar penyaluran dana transfer pusat.
Selain mengoptimalkan transfer daerah, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kinerja agar memperoleh Dana Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat.
Agus Fatoni juga menekankan pentingnya inovasi pembiayaan daerah melalui berbagai skema creative financing, seperti: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, optimalisasi aset daerah, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah melalui identifikasi dan perluasan sumber pendapatan daerah.
Pemerintah Pusat, lanjutnya, akan terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Waykanan guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan. (**)
Laporan: msr
Editor: Nizar
Berikan Komentar