BACAGEH, Tanjungraja--Wakil Bupati Lampung Utara (Lampura) Romli melontarkan kritik pedas terhadap mentalitas birokrasi di daerah tersebut. Di hadapan jajaran organisasi perangkat daerah, camat, hingga kepala dinas, wabup menyinggung masih kuatnya pola pikir aparatur yang merasa menjadi pejabat yang harus dilayani.
“Esensinya jelas: kita ini pelayan masyarakat. Tapi faktanya, kadang justru terbalik,” tegas Romli saat mendampingi Bupati Lampura Hamartoni Ahadis dalam kunjungan kerja di Kecamatan Tanjungraja, Rabu (8-4-2026).
Romli menegaskan, pelayanan publik bukan sekadar jargon. Dia mengakui adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hingga aparat penegak hukum. “Krisis kepercayaan ini nyata. Tidak cukup hanya slogan. Harus ada bukti, pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dia juga menyoroti kinerja para camat yang dinilainya masih sibuk duduk di balik meja ketimbang turun langsung ke lapangan. Romli meminta para pemangku wilayah aktif mendengar keluhan warga dan membangun kolaborasi dengan kepala desa.
“Camat harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya di kantor. Dengarkan warga, pahami kebutuhan riil mereka,” pintanya.
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan permohonan maaf atas program pembangunan yang belum terealisasi selama satu tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampura. Mulai dari infrastruktur hingga fasilitas publik yang dinilai belum merata.
“Kalau di kota bangunan megah berdiri, tapi di desa jalan rusak, tentu masyarakat menilai pemerintah tidak bekerja. Itu catatan penting bagi kami,” kata Romli.
Meski dihantam ekspektasi publik dan kritik atas capaian pembangunan, Romli memastikan dirinya dan Blnupati tetap berkomitmen menuntaskan janji politik.
“Kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan janji kepada masyarakat. Itu komitmen kami,” tegasnya. (**)
Laporan: Yansen
Editor: Nizar
Berikan Komentar