BACAGEH, Kotabumi--Rencana pinjaman daerah Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) makin memanaskan suhu politik daerah. Pro-kontra tak lagi sebatas di ruang DPRD, tetapi mulai merambah ke elite partai politik.
Di tengah gelombang kritik terhadap rencana utang daerah itu, Ketua DPD Partai NasDem Lampung Utara Imam Syuhada dan Ketua DPD PAN Hamidi, justru tampil paling depan membela langkah Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli mencari pembiayaan pembangunan lewat pinjaman ke PT SMI.
Imam Syuhada menegaskan, mayoritas fraksi di DPRD sebenarnya sudah mengarah pada persetujuan pinjaman, meski disertai sejumlah catatan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pada prinsipnya hampir semua fraksi setuju. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah mampu meningkatkan PAD,” kata Imam, Selasa (19-5-2026).
Menurutnya, polemik yang berkembang belakangan lebih banyak dipenuhi manuver politik dibanding substansi kebutuhan masyarakat.
Dia menilai kondisi jalan rusak yang tersebar hampir di seluruh desa sudah tidak bisa lagi ditunda penanganannya.
“Keluhan terbesar masyarakat hari ini soal jalan rusak. Hampir di semua desa persoalannya sama. Jadi percepatan pembangunan memang mendesak,” ujarnya.
Baca juga: Banggar Pasang Badan
NasDem, kata Imam, tetap memberi peringatan keras kepada pemerintah daerah agar tidak bergantung pada utang tanpa dibarengi pembenahan sektor pendapatan daerah.
“PAD harus dibenahi serius. Jangan sampai pinjaman besar tetapi kemampuan fiskal daerah tetap lemah,” tegasnya.
Dukungan lebih keras datang dari Ketua DPD PAN Lampung Utara Hamidi yang secara terbuka menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PAN di DPRD untuk mendukung penuh kebijakan pinjaman daerah tersebut.
“Kalau untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan, PAN mendukung penuh,” kata Hamidi.
Dia juga meminta masyarakat, LSM, hingga insan pers ikut mengawasi penggunaan dana pinjaman agar tidak melenceng.
“Saya instruksikan Fraksi PAN mendukung program bupati. Kalau ada yang tidak patuh, tentu ada konsekuensi organisasi,” tandasnya.
Polemik pinjaman Rp150 miliar itu sebelumnya memicu perbedaan sikap di DPRD Lampung Utara. Fraksi Gerindra dan Demokrat tercatat meminta usulan itu dikaji ulang karena khawatir membebani keuangan daerah.
Namun situasi makin dinamis setelah anggota Banggar DPRD dari Gerindra, Nurdin Habim justru menyatakan dukungan terbuka terhadap pinjaman tersebut.
Menurut Nurdin, pinjaman daerah tidak semestinya dipandang negatif karena bisa menjadi solusi percepatan pembangunan di tengah keterbatasan APBD, terutama untuk memperbaiki jalan rusak yang menjadi keluhan utama masyarakat.
Sementara Fraksi PKS meminta kajian risiko utang diperjelas. Fraksi Golkar mengusulkan plafon pinjaman dipangkas menjadi Rp80 miliar, sedangkan PDIP tetap mendukung penuh langkah pemerintah daerah. (**)
Laporan: Yansen
Editor: Nizar
Berikan Komentar