BACAGEH, Kotabumi--Polemik rencana pinjaman daerah Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, terus bergulir. Namun, di tengah munculnya penolakan sejumlah fraksi di DPRD, dukungan justru datang dari internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat.
Anggota Banggar DPRD Lampura dari Fraksi Gerindra Nurdin Habim, menegaskan rencana pinjaman tersebut merupakan langkah realistis pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan rusak yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat langsung menilai negatif. Ini upaya pemerintah daerah mencari solusi atas keterbatasan fiskal demi percepatan pembangunan,” kata Nurdin Habim, Senin (18-5-2026).
Nurdin menekankan, pinjaman daerah itu belum menjadi keputusan final karena masih dalam tahapan pembahasan di DPRD. Sesuai mekanisme, usulan pinjaman harus dibahas lebih dulu di Banggar sebelum diputuskan dalam rapat paripurna.
“Prosesnya jelas. Setelah penyampaian ke DPRD, dibahas di Banggar, kemudian diputuskan melalui rapat paripurna sebelum masuk tahap review dokumen dan penandatanganan,” terangnya.
Menurut dia, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Lampura sudah sangat mendesak dan sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan kemampuan APBD yang terbatas.
Kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah membutuhkan penanganan cepat, agar tidak terus membahayakan masyarakat. “Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, perbaikannya akan sangat lambat. Sementara masyarakat butuh jalan yang layak sekarang,” terangnya.
Nurdin juga menegaskan skema pinjaman daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan diperbolehkan pemerintah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah.
Karena itu, dia meminta fraksi-fraksi di DPRD tidak terburu-buru menolak sebelum memahami secara utuh mekanisme, manfaat, dan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
Baca juga: Sikap Fraksi DPRD Terpecah
“Ini bukan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah daerah sedang mencari jalan keluar agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dia pun optimistis kemampuan fiskal Pemkab Lampura masih cukup kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran apabila pinjaman terealisasi.
Sebelumnya, rencana pinjaman Rp150 miliar itu memicu perdebatan politik di DPRD setelah sejumlah fraksi meminta pemerintah daerah meninjau ulang skema pembiayaan tersebut, karena dinilai berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah daerah berpandangan pinjaman diperlukan untuk menopang percepatan pembangunan yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran. (**)
Laporan: Yansen
Editor: Nizar
Berikan Komentar