BACAGEH, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung mulai mendata kebutuhan air permukaan dari berbagai sektor usaha sebagai langkah memperkuat mitigasi dampak perubahan iklim, terutama menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino.
Pendataan yang dilakukan melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) itu akan menjadi dasar penyusunan peta kebutuhan air di Lampung sekaligus mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya air yang lebih tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Yanyan Ruchyansyah saat membacakan sambutan Gubernur Lampung pada kegiatan Sosialisasi Langkah Antisipasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Kamis (6-8-2026).
Dalam sambutan itu, ditegaskan bahwa perubahan iklim kini bukan lagi sekadar isu global, melainkan tantangan nyata yang telah dirasakan masyarakat melalui perubahan pola musim, curah hujan yang tidak menentu, hingga meningkatnya ancaman kekeringan.
Fenomena El Nino diperkirakan berdampak pada penurunan debit sungai, berkurangnya volume air di embung, meningkatnya kebutuhan air baku, serta memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, industri, peternakan, pertambangan, pembangkit listrik, hingga aktivitas ekonomi lainnya.
"Sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan pertumbuhan industri dan perkebunan yang terus berkembang, Lampung memiliki tanggung jawab besar menjaga keberlanjutan sumber daya air. Upaya ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, instansi vertikal, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan," kata Yanyan.
Dia juga meyampaikan, Presiden RI telah menegaskan komitmen memperkuat ketahanan air dan ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui peresmian lima bendungan pada 10 Juli 2026.
Sementara itu, Kementerian Pertanian meminta pemerintah daerah memetakan wilayah rawan kekeringan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber air yang tersedia.
Melalui pendataan yang dilakukan Dinas PSDA, pemerintah akan menyusun peta kebutuhan air permukaan secara komprehensif, mengidentifikasi wilayah dan sektor usaha yang rentan mengalami defisit air saat musim kemarau, hingga menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan pemerintah.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak seluruh perusahaan berpartisipasi aktif dengan menyampaikan data kebutuhan air secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dengan kerja sama yang baik, saya yakin kita dapat mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif, menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung," sebutnya.
Sementara, Sekretaris Dinas PSDA Provinsi Lampung Hermawan mengatakan, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di bawah normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah.
"Kondisi ini menjadi tantangan nyata, tidak hanya terhadap sektor pertanian, tetapi juga bagi ketersediaan air bersih dan kebutuhan air untuk berbagai sektor usaha," jelasnya.
Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai potensi dampak El Nino sekaligus menghimpun data pemanfaatan air permukaan dari berbagai sektor usaha di Lampung.
Menurut dia, kebutuhan air terus meningkat seiring berkembangnya sektor pembangkit listrik, perkebunan, industri kelapa sawit, industri gula, industri tapioka, peternakan, hingga pertambangan. Karena itu, pemerintah membutuhkan data penggunaan air yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
"Data ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan agar benar-benar tepat sasaran, baik dalam pengelolaan sumber daya air maupun pembangunan infrastruktur pendukung," sebutnya.
Hermawan menambahkan, pendataan tersebut juga akan mendukung perencanaan pembangunan embung, jaringan air, serta kebijakan adaptasi perubahan iklim yang mampu menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Ia pun mengajak seluruh instansi dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dengan menyampaikan data penggunaan air secara akurat.
"Mari kita berikan informasi dan data riil agar dapat dirumuskan menjadi langkah-langkah taktis yang adil, tidak mengganggu iklim investasi, namun tetap menjaga kelestarian sumber daya air," tutupnya. (**)
Berikan Komentar