BACAGEH, Kotabumi--Puluhan proyek jalan dan jembatan di Lampung Utara (Lampura) gagal direalisasikan sepanjang tahun 2025, meski seluruhnya telah direncanakan dan dianggarkan. Dampaknya, kerusakan infrastruktur terjadi dari desa hingga pusat kota, yang menggerus kepercayaan publik.
Jalan Kalicinta–Dorowati, di Kecamatan Kotabumi Utara menjadi salah satu potret kusam kegagalan Pemkab Lampura dalam merealisasikan proyek infrastruktur di tahun 2025. Saat ini, kondisi ruas jalan tersebut,masih rusak parah—berlumpur saat hujan dan berdebu ketika kemarau. Janji pengerasan kembali kandas.
“Hampir sepuluh tahun jalan ini tidak berubah. Rusak parah dan minim penerangan di malam hari,” kata Catur warga Kalicinta, Senin (5-1-2026).
Hal senada disampikan Kepala Desa Kalicinta, Suparno. Dia menyebut pemerintah daerah sempat menargetkan pembangunan jalan rampung akhir 2025. Namun hingga memasuki 2026, kondisi jalan masih seperti jalan pedesaan terpencil. “Padahal dekat kota. Warga sudah lelah menunggu,” kata Suparno.
Data menunjukkan, 24 paket proyek infrastruktur: 21 jalan dan tiga jembatan—batal dikerjakan Pemkab Lampura sepanjang Tahun Anggaran 2025. Ironisnya, kegagalan juga terjadi di jantung kota.
Rehabilitasi Jalan KS Tubun, di samping Islamic Center Kotabumi, yang dianggarkan sekitar Rp750 juta, tak kunjung dikerjakan. Jalan berlubang dan genangan air kerap memicu kecelakaan.
Baca juga: Janji Pupus di Ujung Tahun-
Kegagalan paling fatal terjadi di Jembatan Way Umban, Kotabumi Selatan. Jembatan yang sebelumnya dijanjikan akan diperbaiki itu, justru ambrol diterjang banjir, meski anggaran sekitar Rp800 juta telah disiapkan.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas SDABMBK Lampura Rio Alaska mengakui, proyek gagal akibat keterlambatan tahapan awal, sehingga waktu pelaksanaan tak memungkinkan.
Kegagalan realisasi proyek-proyek infrastruktur itu pun, menuai kritik. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi menilai, kondisi tersebut mencerminkan buruknya tata kelola pembangunan.
“Ironis. Anggaran berpotensi jadi SiLPA, tapi jalan rusak di mana-mana,” kata Yudi Rahman, Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Kotabumi.
Pemkab Lampura menyatakan proyek akan dikerjakan mulai tahun 2026. Namun bagi warga, setiap penundaan berarti risiko kecelakaan, hambatan ekonomi, dan makin runtuhnya kepercayaan publik. (**)
Laporan: Yansen
Editor: Nizar
Berikan Komentar