BACAGEH, Gedongtataan-- Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) memberikan penerangan hukum kepada aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran, Senin (9-11-2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemkab Pesawaran itu bertujuan memperkuat pemahaman hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta mendorong pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel.
Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian mengapresiasi Kejaksaan Agung RI atas pelaksanaan program JAGA DESA.
Menurutnya, kegiatan itu menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan kapasitas aparatur desa agar menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan aspek hukum.
"Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara benar, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh aparatur desa harus memahami aturan dan menjalankan tugas sesuai kewenangannya sehingga niat baik membangun desa tidak menimbulkan persoalan hukum," terangnya.
Menurut Nanda, melalui program JAGA DESA, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti. Kejaksaan hadir sebagai garda, sebagai penjaga, pembimbing, dan sahabat bagi desa agar kepala desa, BPD, dan bendahara desa dapat bekerja dengan tenang, tetapi tetap dalam koridor hukum," ujar Bupati.
Bupati Pesawaran juga menitipkan tiga pesan penting kepada seluruh aparatur desa. Pertama, memahami aturan sebelum bertindak dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa, termasuk sekretaris desa, bendahara, dan BPD dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
"Kedua, mengoptimalkan fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat," ujarnya.
Ketiga, tidak ragu berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kejaksaan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta camat apabila menghadapi kendala atau ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas.
"Saya berharap setelah mengikuti penerangan hukum ini, seluruh kepala desa, ketua BPD, dan bendahara desa memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih berhati-hati, serta lebih percaya diri dalam mengelola pemerintahan desa. Bangunlah desa dengan hati yang bersih, administrasi yang tertib, dan tanggung jawab kepada masyarakat," pesannya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Umi Kalsum menjelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih terdapat potensi permasalahan hukum yang dapat timbul akibat kurangnya pemahaman.
"Program JAGA DESA tidak hanya berkaitan dengan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa," katanya.
Kehadiran Kejaksaan di tengah pemerintahan desa diharapkan dapat membangun kesadaran hukum sekaligus mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Laporan/editor: Rifat Arif
Berikan Komentar