BACAGEH, Bandarlampung--Penyelesaian polemik dugaan penjualan fasilitas umum (fasum) Perumahan Griya Sukarame, bergantung pada langkah Pemerintah Kota Bandarlampung. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung menunggu pemkot menggelar pertemuan dengan: warga, pengembang, dan aparat penegak hukum.
Kasi Intelijen Kejari Bandarlampung Iqbal Firdaozi mengatakan, pihaknya siap terlibat dalam pembahasan untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut. Namun, agenda pertemuan masih menunggu koordinasi dari Pemkot Bandarlampung.
“Kami lagi menunggu Pemerintah Kota Bandarlampung untuk mengagendakan dari kedua belah pihak, pengembang perumahan dan warga, bersama pemerintah dan APH untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata Iqbal saat dikonfirmasi, Kamis (12-11-2026).
Dengan demikian, Pemkot Bandarlampung menjadi pihak yang paling diharapkan segera mengambil inisiatif untuk mempertemukan seluruh pihak. Terlebih, polemik yang telah lama dipersoalkan warga itu belum juga memperoleh kejelasan.
Pertemuan tersebut penting untuk menguji keterangan masing-masing pihak, memeriksa dokumen, sekaligus memastikan status hukum dan peruntukan lahan yang dipersoalkan.
Polemik tersebut berkaitan dengan dua bidang lahan di Blok E dan Blok F Perumahan Griya Sukarame. Blok E memiliki luas sekitar 5.985 meter persegi, sedangkan Blok F sekitar 600 meter persegi. Total luas keduanya mencapai 6.585 meter persegi.
Warga mempertanyakan perubahan status dan peruntukan kedua bidang lahan tersebut. Mereka mengaku masih berpegang pada site plan awal yang disebut diterbitkan pada 23 Maret 2000. Karena itu, warga meminta pemerintah dan pihak terkait membuka dasar perubahan peruntukan lahan, termasuk memeriksa keabsahan dokumen yang menjadi landasan dugaan penjualan fasum tersebut.
Baca juga: Usut Legalitas Fasum Griya Sukarame
Sekretaris Daerah Kota Bandarlampung Iwan Gunawan, sebelumnya menegaskan pemkot tidak pernah memberikan persetujuan maupun menerbitkan keputusan terkait penjualan fasum itu.
Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi dalam pertemuan bersama warga dan pengembang, terutama untuk memastikan apakah terdapat dokumen atau keputusan lain yang menjadi dasar perubahan status lahan.
Warga berharap, persoalan tersebut tidak berhenti pada agenda koordinasi. Mereka menuntut tindak lanjut konkret untuk memastikan status hukum lahan sekaligus mengungkap dasar administrasi yang dipersoalkan.
Masyarakat juga menegaskan tidak ingin mengambil tindakan sendiri. Mereka memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar diselesaikan sesuai ketentuan hukum. (**)
Berikan Komentar