BACAGEH, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan program satu desa satu sarjana mulai tahun 2027.
Melalui program tersebut, pemprov berencana membantu masyarakat desa yang memiliki potensi akademik namun terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Begitu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Thomas Amirico saat diwawancarai, Rabu (2-9-2026).
Thomas mengatakan, program tersebut masih dalam tahap penyusunan konsep dan mekanisme pelaksanaan.
“Kita ingin membuka akses. Atensi Pak Gubernur ini merupakan program yang sangat baik dan tentu perlu kita support. Intinya, sekarang kita sedang membuat perencanaannya supaya nanti proses seleksinya tepat dan peruntukannya juga tepat sasaran,” kata Thomas.
Menurut dia, pemerintah belum dapat menetapkan calon penerima karena sejumlah aturan teknis masih harus dimatangkan. Salah satunya menentukan cara memilih mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dukungan tersebut.
Pemprov Lampung mempertimbangkan beberapa alternatif. Data kesejahteraan masyarakat seperti Desil 1 dan Desil 2 menjadi salah satu acuan yang sedang dikaji. Pemerintah juga membuka kemungkinan calon penerima ditentukan melalui rekomendasi pemerintah desa.
“Apakah memang menggunakan data Desil 1 atau Desil 2, atau memang ada skema baru berdasarkan rekomendasi dari masing-masing desa untuk menentukan siapa yang berhak terpilih masuk dalam program Satu Desa Satu Sarjana, itu masih dalam proses pengkajian dan perencanaan,” jelasnya.
Dia berharap, dengan mekanisme tersebut, program tidak hanya menghasilkan penerima bantuan, tetapi benar-benar menyasar warga yang membutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa kita laksanakan,” ujarnya.
Meski demikian, menurut dia, konsekuensi dari program tersebut juga menjadi pertimvangan. Terlebih pendidikan gratis hingga lulus membutuhkan komitmen pembiayaan lebih dari satu tahun anggaran.
Dia mengatakan, mahasiswa yang menerima bantuan pada 2027 tetap harus dibiayai ketika memasuki tahun kedua kuliah. Pada waktu bersamaan, penerima baru juga akan bertambah.
“Perencanaannya mulai 2027 dan terus berlanjut. Misalnya tahun 2027 sudah ada mahasiswa yang masuk, kemudian tahun 2028 mereka masih kuliah dan ada mahasiswa baru lagi. Jadi tentu angka bantuannya juga bisa bertambah,” ungkapnya.
Ia menggambarkan, bila pemerintah mengalokasikan Rp10 miliar pada tahun pertama, kebutuhan anggaran bisa meningkat menjadi Rp20 miliar pada tahun berikutnya karena jumlah mahasiswa yang masih aktif menerima pembiayaan ikut bertambah.
“Misalnya hari ini kita anggarkan Rp10 miliar, tahun 2028 mungkin bisa menjadi Rp20 miliar karena jumlah mahasiswa yang dibiayai bertambah. Tapi ini tentu masih dalam tahap perencanaan dan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.
Perhitungan tersebut kini dikoordinasikan lintas perangkat daerah. Disdikbud akan berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD untuk menghitung kebutuhan biaya sekaligus melihat kemampuan keuangan daerah.
“Tentu ini melibatkan Bappeda, kemudian BPKAD dan bagian keuangan untuk kita carikan formula dan beberapa angka sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, termasuk berapa biaya di universitas yang perlu kita anggarkan,” ungkapnya.
Pemerintah juga belum mengunci perguruan tinggi yang nantinya dapat dipilih peserta. Opsi perguruan tinggi negeri maupun swasta masih terbuka.
“Nanti akan disesuaikan dengan kampusnya. Bisa saja pilihannya perguruan tinggi negeri atau swasta, karena perguruan tinggi swasta juga harus kita support,” jelasnya.
Dia menyampaikan, program itu dirancang agar pendidikan yang diperoleh penerima punya hubungan langsung dengan kebutuhan desa.
Pemprov Lampung tidak ingin sarjana yang lahir dari program tersebut hanya menjadi penerima beasiswa. Mereka diharapkan dapat kembali berkontribusi dan ikut menggerakkan potensi ekonomi di desa masing-masing.
“Tujuannya kita ingin mendapatkan SDM yang produktif, yang berwawasan sarjana dan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal di daerahnya masing-masing,” harapnya.
Karena itu, pilihan jurusan nantinya juga akan menjadi perhatian. Bidang ilmu yang berkaitan dengan potensi desa, seperti pertanian, ketahanan pangan, hilirisasi dan mekanisasi pertanian, dinilai relevan untuk dikembangkan.
“Tentu bidang ilmu yang mereka ingin tempuh harus disesuaikan dengan potensi desa mereka. Sehingga ketika mereka kembali ke desa, ilmunya bisa diaplikasikan, misalnya dalam mendukung ketahanan pangan, hilirisasi, mekanisasi pertanian dan bidang lainnya,” jelasnya.
Bagi Pemprov Lampung, tantangan program ini bukan hanya menyediakan biaya kuliah. Yang lebih penting adalah memastikan investasi pendidikan tersebut memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Harapannya, mereka nanti bisa membantu menggerakkan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa,” tutupnya. (**)
Berikan Komentar