Jelang Akhir Tahun, Lampung Waspadai Lonjakan Harga Pangan!

Jelang Akhir Tahun, Lampung Waspadai Lonjakan Harga Pangan!
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti

BACAGEH, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung diminta mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang akhir 2026. Cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau menjadi komoditas yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi memicu tekanan harga.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 13 November 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Lampung pada minggu kedua November tercatat 0,13 persen.

Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 mencapai 3,23 persen. Tekanan terbesar berasal dari kelompok harga bergejolak (volatile food) yang mengalami inflasi 5,81 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, selain cabai dan sayuran, pemerintah daerah perlu memantau harga beras, minyak goreng, dan daging sapi. Harga beras dan minyak goreng masih relatif tinggi, sedangkan cabai merah dan cabai rawit terus memberikan tekanan terhadap perkembangan harga di sejumlah daerah.

BPS juga mencatat 124 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH pada minggu kedua November. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah memperkuat pengawasan harga dan memastikan ketersediaan pasokan menjelang akhir tahun.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (16-11-2026).

Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti rapat melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Imam Ghozali dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

Selain pengendalian inflasi, rakor membahas penetapan upah minimum 2027 dan percepatan registrasi ulang penerima bantuan sosial.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.

Penghitungan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula kenaikan juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Pemerintah menargetkan UMP 2027 ditetapkan paling lambat 21 November 2026, disusul UMSP lima hari kemudian. Sementara UMK ditargetkan selesai paling lambat 25 November 2026 dan UMSK lima hari setelahnya.

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengedepankan dialog antara pekerja dan pengusaha dalam penetapan upah. Kebijakan tersebut harus menjaga kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan keberlangsungan industri dan investasi.

Agenda berikutnya adalah percepatan registrasi ulang penerima bantuan sosial melalui platform Perlinsos untuk penyaluran bantuan 2027.

Perwakilan Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika mengatakan, masyarakat yang membutuhkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) wajib melakukan pendaftaran ulang.

Pendaftaran menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah tanpa mengunggah dokumen tambahan. Sistem tersebut telah terintegrasi dengan sejumlah basis data pemerintah.

Hingga pembaruan terakhir, pendaftar secara nasional mencapai sekitar 22 juta keluarga atau hampir 80 juta jiwa. Pemerintah juga menyediakan lebih dari 1,2 juta agen untuk membantu proses pendaftaran.

Tito meminta pemerintah daerah aktif menyosialisasikan registrasi ulang agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses bantuan. Pemutakhiran data diharapkan membuat penyaluran bansos 2027 lebih tepat sasaran.(**)

Berikan Komentar