BACAGEH, Kotabumi--Gangguan server kembali melumpuhkan pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Ironisnya, persoalan teknis yang membuat warga gagal mendapatkan layanan itu disebut telah berulang selama dua tahun tanpa penyelesaian tuntas.
Akibat kendala server itu, masyarakat yang datang untuk mengurus e-KTP harus pulang dengan tangan kosong. Bahkan, sejumlah pelajar terpaksa meninggalkan kegiatan belajar di sekolah demi perekaman KTP, tetapi justru gagal dilayani.
"Gimana kami mau foto e-KTP, katanya server gangguan," keluh seorang warga, Senin (16-11-2026).
Keluhan serupa disampaikan Wati. Dia mengaku sudah menunggu sekitar tiga jam sejak pagi di MPP. Namun, hingga waktu berlalu, pelayanan tak kunjung berjalan. Tanpa kepastian kapan gangguan teratasi, ia akhirnya memilih pulang.
Berulangnya gangguan selama kurang lebih dua tahun itu memunculkan tanda tanya terhadap keseriusan dan kemampuan pemerintah daerah, dalam menjamin keandalan infrastruktur teknologi pelayanan publik.
Terlebih, perekaman e-KTP merupakan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk berbagai kepentingan administrasi. Gangguan yang terus berulang bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berdampak langsung pada hak masyarakat memperoleh pelayanan.
Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang berjaga di MPP membenarkan terhentinya perekaman e-KTP akibat gangguan server.
Menurut petugas, gangguan diduga dipicu masalah pada jalur listrik menuju perangkat server. Bahkan, aliran listrik disebut mengalami pemadaman hingga tiga kali dalam sehari.
"Sekarang sedang saya coba cek. Mohon maaf atas gangguan pelayanan," ujar petugas Disdukcapil.
Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil Lampura Maryadi, juga membenarkan adanya kendala teknis tersebut. Dia menyebut telah menghubungi PLN untuk membantu mengatasi gangguan.
"Iya benar, memang lagi ada kendala teknis. Sudah kita hubungi pihak PLN," kata Maryadi singkat.
Namun, langkah menghubungi PLN belum menjawab persoalan mendasar: mengapa gangguan yang disebut telah berlangsung berulang selama dua tahun belum juga dituntaskan?
Masyarakat membutuhkan bukan sekadar permohonan maaf dan penjelasan teknis, melainkan kepastian agar pelayanan e-KTP di MPP tidak terus-menerus menjadi korban gangguan server. (ysn)
Berikan Komentar