BACAGEH, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung mendapat tambahan kuota solar subsidi sebanyak 94.134 kiloliter (KL) untuk 2026. Dengan penambahan tersebut, total alokasi solar subsidi Lampung meningkat dari 790.961 KL menjadi 885.095 KL.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budi Darmawan, mengatakan tambahan kuota itu diperoleh setelah Pemprov Lampung mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat melalui surat gubernur.
Menurut dia, Pemprov Lampung semula mengusulkan tambahan 120.385 KL atau 15,22 persen dari kuota awal. Namun, pemerintah pusat baru menyetujui tambahan sebanyak 94.134 KL atau masih kurang 26.251 KL dari usulan tersebut.
"Kuota awal solar subsidi untuk Provinsi Lampung pada 2026 sebesar 790.961 KL. Melalui surat Gubernur Lampung, kita minta tambahan 120.385 KL atau 15,22 persen," kata Budi, Selasa (10-11-2026).
Dia menjelaskan, persetujuan tambahan kuota diberikan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Lampung mendapat tambahan 7.724 KL atau sekitar 0,98 persen dari alokasi awal.
Pemprov Lampung kemudian kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memperjuangkan tambahan kuota.
Upaya tersebut membuahkan hasil setelah kunjungan DPR RI dan pertemuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan BPH Migas. Pada tahap kedua, Lampung mendapat tambahan 86.410 KL atau 10,92 persen dari kuota awal.
"Saat kunjungan DPR RI dan pertemuan Pak Gubernur Mirza dengan BPH Migas, kita dapat tambahan lagi sebanyak 86.410 KL atau 10,92 persen," ujarnya.
Dengan total alokasi 885.095 KL, Budi memperkirakan kebutuhan solar subsidi di Lampung masih dapat terpenuhi hingga akhir Desember 2026.
Optimisme tersebut didasarkan pada perkiraan penurunan konsumsi solar menjelang akhir tahun. PT Pertamina Patra Niaga Lampung juga meyakini pasokan solar subsidi tetap terjaga hingga Desember mendatang.
Selain solar, Pemprov Lampung juga mengusulkan tambahan kuota Pertalite sebanyak 72.391 KL atau sekitar 10,41 persen dari alokasi awal. Namun, hingga Selasa (10-11-2026), pemerintah daerah belum menerima kepastian persetujuan tambahan kuota Pertalite tersebut. (**)
Berikan Komentar