BACAGEH, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung berencana segera mmembangun lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan serta penguatan infrastruktur air di seluruh kabupaten/kota. Langkah itu, sebagai antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino yng bisa memicu risiko gagal panen.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Lampung memperkuat ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim, sekaligus mempertahankan posisi sebagai lumbung pangan nasional.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Lampung Elvira Umihanni mengatakan, langkan ppenguatan infrastruktur air itu merupakan arahan langsung Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Selain itu, pemprov juga memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih unggul, alsintan, pupuk subsidi, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta pengawalan harga gabah dan jagung. Hasil dari kolaborasi itu mulai terlihat. Kementerian Pertanian mencatat produksi pangan Lampung tumbuh lebih dari 16 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, persoalan utama masih berada pada tata kelola air.
Menurut Elvira, ekosistem air Lampung belum mampu menopang produktivitas pertanian secara optimal. Saat musim hujan, keterbatasan embung dan sistem drainase memicu banjir serta genangan sawah. Sebaliknya, saat kemarau, lahan pertanian rentan mengalami kekeringan, terutama jika El Nino terjadi.
Untuk itu, pada 2026 Pemprov Lampung bersama Kementerian Pertanian akan mempercepat pembangunan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi air, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Program tersebut ditargetkan meningkatkan indeks pertanaman, menjaga pasokan air, dan menekan risiko gagal panen.
Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang membuka percepatan rehabilitasi jaringan irigasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), termasuk perbaikan saluran primer, sekunder, dan pintu air.
Namun, percepatan program masih menghadapi kendala administratif. Pengajuan melalui aplikasi SIPURI mewajibkan dokumen Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sementara banyak penyuluh dan aparatur daerah belum memiliki kemampuan teknis untuk menyusunnya secara mandiri. Karena itu, Pemprov Lampung meminta BBWS memberikan pelatihan teknis guna memperkuat kapasitas aparatur lapangan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian.
Selain infrastruktur, Pemprov Lampung menekankan pentingnya menjaga koordinasi antara pemerintah daerah dan penyuluh pertanian. Menurut Elvira, sinergi yang kuat di lapangan menjadi kunci keberhasilan pendampingan petani, pengelolaan air, dan terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan di Lampung. (**)
Berikan Komentar