BACAGEH, Jakarta--Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tancap gas memburu dukungan pemerintah pusat, guna memperkuat program pengentasan kemiskinan dan pendidikan bagi warga miskin ekstrem.
Bupati Lampura Hamartoni Ahadis langsung menemui Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Jakarta, Jumat (8-5-2026), untuk memperjuangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026.
Program nasional tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori Desil 1 dan 2, agar akses pendidikan benar-benar menyasar kelompok paling rentan.
Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan Program SR tidak boleh meleset dari sasaran. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data sosial ekonomi nasional.
“Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan. Karena itu penerimanya wajib tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.
Bupati Hamartoni menyatakan kesiapan Kabupaten Lampura menjalankan program tersebut. Selain membahas SR, dalam pertemuan itu, bupati juga menyerahkan sejumlah proposal bantuan sosial melalui melalui dinas sosial guna memperkuat perlindungan masyarakat kurang mampu.
Langkah jemput bola itu dinilai krusial di tengah tingginya kebutuhan bantuan sosial dan pemerataan akses pendidikan di daerah. Pemkab berharap, dukungan Kemensos untuk mempercepat realisasi program sosial prioritas di Lampura. Terkait hal tersebut, mensos menyoroti pentingnya percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan operator desa dan kelurahan serta melibatkan pendamping PKH untuk memastikan validitas data penerima bantuan.
Pembenahan data dinilai menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran dan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif.
Turut mendampingi bupati dalam pertemuan dengan mensos itu: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Lampura Mat Soleh, Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, Plt Kadis Perkimciptaru Dirgantara, serta Kabag Protokol RA Habibie.
Pertemuan juga dihadiri sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama: Prof. Dr. Mukri, KH Muhidin dari PBNU, serta Ketua PCNU Lampura KH Son Haji Aziz. (**)
Laporan: Yansen
Editor: Nizar
Berikan Komentar